Sejarah Indonesia : Sekolah Jaman Kolonial

Peraturan pemerintah 1818 mengharuskan diadakannya peraturan yang perlu bagi pribumi tidak menghasilkan sekolah bagi anak Indonesia. Ini disebabkan kekaburan politik pendidikan di tanah jajahan dan kesulitan finansial yang beratyang di hadapi belanda, sehingga menjauhkan diri dari pendidikan pribumi.

Peraturan pertama mengenai pendidikan dikeluarkan pada tahun 1871, yang memberikan uraian panjang lebar tentang kurikulum pendidikan guru, perkembangan pesat sesudah 1863 sewaktu ekonomi, membumbung tinggi di bawah menteri liberal Van De Putte, dan segera terhenti setelah depresi ekonomi 1885. Peraturan 1871 segera di ganti dengan keputusan 1885 yang mengurangi biaya pendidikan dan menyederhanakan kurikulum, yang akhirnya mengahasilkan reorganisasi 1892.

1.Kurikulum
Sekolah rendah sebelum 1892 tidak mempunyai kurikulum yang uniform, walaupun dalam peraturan 1817 ada petunjuk yang menentukan kegiatan sekolah. Ada empat mata pelajaran yang di haruskan, yakni membaca, menulis, bahasa (bahasa daerah atau melayu ), dan berhitung. Bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Bila bahasa lokal tidak sesuai maka digunakan bahasa melayu. Di perbatasan sering digunakan dua bahasa dan di samping itu juga digunakan bahsa melayu, sehingga anak di situ mempelajari tiga bahasa. Agama tidak di ajarkan, seperti halnya di negri belanda pada masa liberal. Statuta 1874 menyataknan bahwa semua pengajaran agama di larang di sekolah pemerintah, akan tetapi ruang kelas dapat digunakan untuk kepentingan itu di luar jam pelajaran.

2.Fasilitas
Pada umumnya gedung sekolah di seluruh Indoneia tidak serasi, terlalu kecil, kurang penerangan dan ventilasi, lembab dan sering pula bocor. Ada kalanya pendopo juga digunakan untuk sekolah, yang juga berfungsi sebagai tempat pengadilan, rapat, dan tujuan-tujuan lain.

Perabot sekolah terdiri dari bangku, papan tulis, lemari, meja, dan kursi. Pada tahun 1856 sekolah krawang menggunakan meja rendah, sedangkan anak-anak duduk di lantai. Suatu pengumuman pada tahun 1870 bahkan menyatakan bahwa anak-anak harus duduk di lantai dan bukan di bangku.

Buku-buku disediakan oleh depot ala pengajaran yang didirikan pada tahun1878. Kepala sekolah harus mengajukan permohonan sekali setahun, sebaiknya pada bulan januari. Buku-buku dicetak oleh percetakan pemerintah di jakarta, semua buku di karang oleh orang belanda, termasuk buku dengan bahasa daerah dan melayu tanpa konsultasi dengan orang Indonesia yang ahli dalam bahasa tersebut.

3.Buku Pelajaran
Sutu buku yang ditentukan ialah Kitab Edja dan Batja oleh F.A Luitjes ( terbitan pertama tahun 1891 ), terdiri atas 23 halaman. Buku bacaan bagi mereka yang telah menguasai keterampilan dasar membaca, ditulis oleh L.K. Harmsen. Kitab Akan Dibatjai, buku ini berisi cerita-cerita dari Seribu Satu Malam, Hitopadesa, dan Fabel-Fabel Yunani. Semua bernada moral dimana yang baik akan selau menang dan yang jahat akan selalu mendapat hukuman.

Cerita-cerita serupa ini sangat populer pada masa liberal. Buku yang digunakan Van Duyn digunakan untuk belajar tulisan Arab. Ia menggunakan metode sintetik yang sama, yakni mulai dengan menggunakan huruf, suku kata yang dikombinasikan menjadi kata dan kalimat. Pada saat pemerintah mulai membuka sekolah setelah tahun 1850, hanya buku kristen yang tersedia. Buku ini tidak sesuai dengan anak-anak jawa, karena mayoritas mereka beragama islam dan buku-buku tersebut mayoritas berbahasa melayu yang sulit mereka pahami.

4.Guru-Guru
Pendidikan guru menjadi masalah penting dalam masa perluasan pendidikan. Sekolah guru (Kweekschool) pertama dibuka pada tahun1852 di solo, segera diikuti oleh sekolah guru lainnya di pusat bahasa-bahasa utama di Indonesia. Sekolah-sekolah ini menghasilkan lebih dari 200 guru antara tahun 1887 sampai dengan 1892. Setelah depresi ekonomi jumlahnya mulai dikurangi. Sebelum adanya sekolah guru ini, sebelumnya tidak syarat khusus untuk menjadi seorang guru. Karena gudang dan kantor pemerintah dapat diterima menjadi seorang guru.

Mutu pendidikan pada saat itu juga masih sangat rendah, apalagi di luar jawa. Ada pula kelas-kelasa yang besar sekali. Pada tahun 1859 seorang guru di Kaibodo (Seram) harus menghadapi 285 murid dan di manado 260 murid dalam satu kelas. Karena kebutuhan guru yang mendesak setelah tahun 1863, pemerintah memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan, menjadi sebagai guru pada tahun 1875 diadakan ujian bagi mereka yang ingin mendapat kualifikasi guru tanpa melalui sekolah guru.

Bila Eropa Tidak Menjajah Nusantara

Tulisan saya kali ini hanya spekulatif saja sifatnya, karena menarik sekali membicarakan mengenai alternatif sejarah atau jalannya sejarah yang berbeda. Marilah kita menggunakan mesin waktu dan kembali pada abad 16. Mengapa abad ke-16? Karena yang hendak kita ulas di sini adalah bagaimana jika negeri kita tidak pernah dijajah oleh Bangsa Barat. Misalnya entah bagaimana caranya kita sanggup membuat agar kapal bangsa Barat, baik Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris tidak sampai ke Kepulauan Nusantara. Anggap saja kita punya teknologi canggih untuk melakukannya. Apabila kita kemudian kembali ke abad 21, kita akan menyaksikan berbagai perubahan. Bangunan-bangunan bergaya kolonial menjadi lenyap. Berbagai bangunan peninggalan pemerintah kolonial akan hilang begitu saja. Sebagai contoh, kita tidak akan menjumpai lagi bangunan Stasiun Kota yang dahulu berdiri di Jakarta. Sebagai gantinya akan muncul berbagai bangunan bergaya lokal atau tradisional, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pengaruh gaya arsitektur dari luar, termasuk Barat; namun perkembangan arsitektur akan sama sekali berbeda. Kita akan mendapatkan suatu negeri yang lebih maju, karena tidak ada penghisapan kekayaan oleh pemerintah kolonial. Baik. Apa yang baru saja diuraikan di atas adalah sekedar pengantar saja. Kini kita akan memasuki pemaparan yang lebih sistematis.

Kita kembali ke abad 16 dahulu. Apabila bangsa Barat tidak pernah datang ke Kepulauan Nusantara, maka berbagai kerajaan akan tumbuh pesat. Sebagai contoh, Kesultanan Aceh barangkali akan menguasai seluruh Sumatera Utara dan sebagian Semenanjung Malaka. Perluasan imperium Aceh ini akan ditahan oleh Kesultanan Johor Riau Lingga di sebelah selatannya, dan juga Siak Sri Indrapura. Kesultanan Aceh dan Johor Riau Lingga akan berbagi Semenanjung Malaya, sehingga di abad ke-21, kita barangkali tidak akan mengenal Malaysia maupun Singapura. Berbagai negeri di pedalaman kemungkinan akan tetap dibiarkan berdiri, seperti sibayak-sibayak di Karo dan partuanan-partuanan di Simalungun. Mereka kemungkinan akan menjalin persekutuan atau federasi dengan Aceh. Jauh lebih ke selatan Sumatera terdapat kerajaan-kerajaan kuat seperti Jambi dan Palembang. Apabila kerajaan-kerajaan ini dapat mempertahankan kedaulatannya, akan ada paling tidak lima kerajaan utama di Sumatera pada abad ke-21, yakni Aceh, Johor Riau Lingga, Siak Sri Indrapura, Jambi, dan Palembang. Kerajaan-kerajaan ini bisa saja mengikat federasi longgar, umpamanya bernama Federasi Kerajaan-kerajaan Sumatera.

Di Jawa, jika tidak ada penjajah, Banten dan Cirebon di penghujung Barat pulau Jawa akan tetap berdiri. Sementara itu Mataram juga akan tetap menjadi kerajaan kuat. Kemungkinan Mataram akan sanggup menaklukkan Banten, karena Sultan Agung tidak perlu membagi kekuatannya dengan melawan VOC. Kemungkinan kita tidak akan mengenal nama Jakarta, karena Sultan Agung kemungkinan akan menamainya dengan nama bernuansa Jawa. Meskipun demikian, di abad ke-17 bisa saja timbul intrik di tengah kerajaan Mataram, sehingga Mataram boleh jadi tetap terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Era perpecahan ini boleh jadi terjadi pada abad ke-17 dan 18. Meskipun Perang Diponegoro tidak terjadi (konsekuensinya kita yang hidup di abad 21 tidak akan menyaksikan patung-patung Diponegoro), tetapi kemungkinan tetap terjadi perang-perang lain dalam memperebutkan tahta Mataram. Asumsi ini diambil karena dalam sejarahnya, semenjak zaman Hindu Buddha, peperangan perebutan tahta sudah kerap terjadi. Jadi ada atau tidaknya penjajah, perang perebutan tahta akan tetap terjadi. Hal ini barangkali dipergunakan oleh Banten memaklumkan kedaulatannya lagi. Oleh karenanya barangkali di abad ke 21 kita menyaksikan Jawa yang terpecah menjadi beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah kemungkinan juga akan membentuk federasi longgar. Sementara itu, Banten dan Cirebon akan tetap bertahan di penghujung Barat Pulau Jawa. Mungkin sekali, jika hendak bepergian ke Banten atau Cirebon kita memerlukan visa. 

Di Kalimantan bertumbuh beberapa kerajaan seperti Mempawah, Landak, Sambas, Pontianak, Kutai Kertanegara, Banjar, dan lain-lain. Pada abad ke-16, suku Dayak masih hidup menurut kesukuannya. Meskipun demikian, seiring dengan bertumbuhnya konsep negara modern di abad ke-19, kemungkinan muncul beberapa negeri suku Dayak yang berbentuk republik (meniru Amerika). Beberapa kerajaan juga tidak mustahil akan membentuk federasi longgar di antara mereka.

Kini kita beralih ke Sulawesi. Semenjak abad ke-16, Gowa Tallo telah berkembang menjadi kerajaan kuat dan memperluas imperiumnya. Kemungkinan hampir seluruh Sulawesi akan berada di bawah kekuasaan Gowa Tallo. Bone tidak akan menjadi kerajaan kuat, karena VOC tidak membantu Arung Palakka dalam menegakkan kembali kemerdekaan Bone. Tidak dapat dipastikan berapa lama Gowa Tallo dapat mempertahankan imperiumnya. Namun gerakan kemerdekaan di awal abad ke-20, barangkali mendorong berbagai daerah palili Gowa Tallo melepaskan dirinya. Oleh karena itu, kita barangkali dapat menyaksikan kemunculan berbagai kerajaan atau republik kecil di Sulawesi semasa awal abad ke-20. Gowa Tallo mungkin berakhir seperti Kekaisaran Austria Hongaria yang dilanda perpecahan internal (muncul negara-negara baru pecahan Austria Hongaria, seperti Hongaria, Cekoslovakia, Rumania, dll). Namun jika Gowa Tallo sanggup mempertahankan kesatuannya, maka di penjuru Timur Kepulauan Nusantara kita masih akan menjumpai Kesultanan Gowa Tallo, selalu entitas politik penting di Sulawesi.

Lebih ke Timur lagi, kita menjumpai Kepulauan Maluku. Ternate, Tidore, dan Bacan kemungkinan masih akan terus bertarung memperebutkan hagemoni. Jika ketiga kerajaan ini terus berebut hagemoni, maka kemungkinan Bacan akan terlebih dahulu musnah. Oleh karena itu, tinggal tersisa dua kerajaan saja, yakni Ternate dan Tidore. Di abad ke-21 barangkali hanya salah satu di antara dua kerajaan tersebut yang menjadi penguasa atas seluruh teritorial Maluku. Atau jika kedua-duanya masih ada akan berbagi kekuasaan di Maluku. 

Sementara itu di Bali, kita akan tetap menyaksikan berbagai kerajaan. Jumlahnya mungkin kurang dari delapan. Gianyar barangkali akan tetap ditaklukkan oleh Klungkung. Sejarah membuktikan bahwa Gianyar berlindung pada Belanda agar tidak dihancur leburkan oleh kerajaan lainnya. Jika tidak ada Belanda, tentunya kemungkinan besar Gianyar akan musnah. Kerajaan yang berpotensi menjadi terkuat di Bali adalah Karangasem dan Badung. Klungkung mungkin masih diakui sebagai Susuhunan, tetapi sifatnya hanya seremonial belaka. Kemungkinan kerajaan-kerajan di Bali ini juga akan membentuk federasi dengan raja Klungkung, Badung, dan Karangasem sebagai motor penggeraknya. Catatan: Karangasem ini di abad 19 sesungguhnya merupakan vasal kerajaan Mataram Lombok (Cakranegara). Perpecahan internal di Lombok antara Mataram Lombok dengan masyarakat Sasak barangkail akan memampukan Karangasem menegakkan lagi kekuatannya.

Di Nusa Tenggara Timur dan Barat, kita juga akan menyaksikan beberapa kerajaan yang berdiri sendiri dan membentuk federasi longgar di antara mereka. Imperium Mataram Lombok akan tetap berdiri dengan menguasa sebagian atau seluruh Lombok. Era kebangkitan bangsa-bangsa di abad ke-19 barangkali akan menyebabkan penguasa Mataram Lombok berbagai Pulau Lombok dengan para pemuka Sasak. Akan timbul negara Sasak yang terpisah dari Mataram Lombok, baik dengan cara damai ataupun peperangan. Sementara itu di Timor, imperium Sonbai akan tetap bertahan. Beberapa kerajaan seperti Amanuban, Amanatun, Amarasi, dll juga akan bertahan hingga abad ke-21. Mereka juga tidak mustahil membentuk suatu federasi longgar.

Demikianlah secara sekilas gambaran sejarah alternatif perkembangan politik di Kepulauan Nusantara jika tidak pernah terjadi penjajahan.

Selama era abad ke-19, kemungkinan banyak raja atau sultan yang menyekolahkan putera atau puterinya ke luar negeri. Seiring dengan pembentukan negara modern, barangkali masing-masing kerajaan tersebut akan kerap merundingkan tapal batasnya di abad ke-19.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah semangat pembentukan negara Jerman (German Empire) oleh Otto von Bismarck. Kondisi Jerman waktu itu mirip dengan kondisi negeri kita di abad ke-19, yakni terpecah menjadi banyak kerajaan. Apakah akan muncul seorang Bismarck yang menyatukan Nusantara? Jika demikian halnya barangkali di akhir abad ke-19 dunia akan menyaksikan munculnya Federasi Kerajaan-kerajaan Nusantara. Wilayahnya bisa jadi mencakup pula Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Barangkali Kesultanan Sulu di Mindanao juga bergabung ke dalamnya.

Satu hal lagi yang tak pernah ada adalah jalan lintas pantura, karena Daendels tak akan pernah menginjakkan kakinya di Kepulauan Nusantara.

Demikianlah analisa saya yang mungkin bisa saja salah, karena saya bukanlah sejarawan handal. Mohon komentar, masukan, dan koreksinya dari rekan-rekan yang lebih mengerti.